Jakarta – Suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjelang pembacaan putusan dalam perkara yang dinilai sebagai gugatan terbesar dalam sejarah peradilan Indonesia terasa sangat tegang. Perkara ini melibatkan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) yang menggugat Hary Tanoesoedibjo dan PT MNC Asia Holding Tbk dengan nilai sengketa mencapai Rp119 triliun, yang telah memicu berbagai spekulasi dan perhatian serius dari publik, termasuk pengawasan ketat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Situasi di Pengadilan dan Langkah Pengamanan
Pengamanan di gedung pengadilan diperketat secara signifikan. Setiap individu yang memasuki area gedung diperiksa dengan lebih teliti dibandingkan biasanya. Langkah ini diambil setelah kabar beredar bahwa KPK telah melakukan pengawasan serta operasi senyap selama sepekan terakhir, mencurigai adanya potensi penyuapan dengan nilai mencapai puluhan juta dolar yang ditujukan kepada hakim yang menangani perkara ini. Jika gugatan CMNP diterima, negara berpotensi memperoleh pendapatan pajak sebesar USD 23 juta.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa majelis hakim yang dipimpin oleh Fajar Kusuma Aji akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan putusan berstatus Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Rencananya, putusan ini akan dibacakan pada Rabu, 22 April 2026, melalui sistem pengadilan elektronik (E-Court).
Respons CMNP Terhadap Situasi Tersebut
Merespons berbagai spekulasi yang beredar, Direktur Utama CMNP, Ir. Arief Budhy Hardono, mengambil langkah proaktif dengan mengirimkan surat resmi kepada Ketua Komisi Yudisial dan Ketua Mahkamah Agung. Dalam surat tersebut, Arief meminta agar dilakukan pengawasan yang ketat terhadap majelis hakim guna mencegah kemungkinan praktik penyuapan yang dapat merusak integritas dan keadilan.
“Apabila putusan tersebut benar-benar dijatuhkan, itu akan sangat menguntungkan pihak Hary Tanoe dan MNC. Hal ini sekaligus mendukung pernyataan kuasa hukum mereka, Hotman Paris Hutapea, yang berulang kali menyatakan bahwa gugatan ini pasti akan dinyatakan tidak dapat diterima. Ini menimbulkan kecurigaan yang mendalam, seolah pihak tergugat sudah mengetahui hasil putusan sebelum dibacakan,” ungkap Arief dalam pernyataannya pada Selasa (21/04/2026).
Keheningan Majelis Hakim
Sampai berita ini diturunkan, majelis hakim yang menangani perkara tersebut memilih untuk tidak memberikan pernyataan apapun. Berbagai upaya yang dilakukan oleh awak media untuk mengonfirmasi informasi kepada anggota majelis hakim Eryusman SH melalui telepon dan pesan singkat tidak membuahkan hasil.
Pembuktian Gugatan oleh CMNP
Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada, CMNP menegaskan bahwa semua argumen dalam gugatannya telah terbukti sah dan meyakinkan, serta mampu membantah seluruh bantahan yang diajukan oleh pihak tergugat. Berikut adalah rincian pembuktian yang berhasil disampaikan oleh CMNP:
Gugatan Tidak Kurang Pihak
Pihak Hary Tanoe dan MNC mengklaim bahwa gugatan ini tidak lengkap karena tidak melibatkan Drosophila Enterprise dan PT Bank Unibank Tbk (BBKU). Namun, argumen ini terbukti tidak berdasar.
- CMNP berhasil membuktikan tidak adanya hubungan hukum dengan Drosophila Enterprise.
- Seluruh transaksi dilakukan secara langsung dengan Hary Tanoe melalui MNC.
- Drosophila Enterprise hanyalah perusahaan cangkang yang dimiliki Hary Tanoe dan istrinya.
- Hubungan hukum dengan PT Bank Unibank Tbk tidak diperlukan dalam perkara ini.
- Putusan Mahkamah Agung tahun 2008 menyatakan bahwa bank tersebut tidak memiliki kewajiban untuk mencairkan Surat Berharga.
Gugatan Tidak Salah Pihak
CMNP juga membantah tuduhan bahwa gugatan ini keliru dalam menentukan pihak tergugat. Hary Tanoe digugat secara pribadi karena tindakan melawan hukumnya.
Menurut bukti yang dihadirkan, saat transaksi berlangsung, Hary Tanoe menjabat sebagai Direktur Utama MNC dan seharusnya menyadari bahwa NCD yang diserahkan kepada CMNP adalah surat berharga yang tidak sah. Hal ini karena penerbitannya melanggar ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, Hary Tanoe merupakan pengendali utama kebijakan MNC dan bertanggung jawab secara bersama-sama.
Gugatan Bukan Nebis in Idem
Argumen yang menyatakan bahwa gugatan ini serupa dengan perkara yang telah diputus sebelumnya juga terbukti tidak benar. Gugatan CMNP yang diajukan pada tahun 2004 menuntut agar NCD dinyatakan sah dan dapat dicairkan, melibatkan pihak-pihak berbeda seperti PT Bank Unibank Tbk, BPPN, dan instansi pemerintah.
Di sisi lain, gugatan saat ini berlandaskan pada tindakan melawan hukum untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami, dengan pihak tergugat yang juga berbeda. Dengan demikian, subjek, objek, dan tujuan hukum dari kedua perkara ini jelas berbeda.
Gugatan Tidak Daluarsa
Akhirnya, CMNP juga membuktikan bahwa gugatan yang diajukan pada 28 Februari 2025 masih dalam batas waktu yang diizinkan oleh hukum. Berdasarkan Pasal 1976 KUHPerdata, jangka waktu daluarsa untuk tuntutan perdata adalah 30 tahun. Kerugian hukum baru dapat diketahui secara pasti setelah putusan Mahkamah Agung pada Desember 2008 yang menyatakan NCD tersebut tidak sah. Sehingga, gugatan ini diajukan sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir.
Berdasarkan seluruh bukti yang disampaikan, CMNP optimis bahwa majelis hakim akan memutuskan untuk mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perhatian terhadap integritas proses peradilan dalam kasus ini, terutama terkait dengan perilaku hakim dalam menangani perkara yang memiliki nilai sengketa yang sangat besar.