Dalam upaya memperkuat integritas dan transparansi di kawasan strategis, BP Batam berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengoptimalkan pencegahan korupsi di Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta Proyek Strategis Nasional (PSN). Pertemuan ini berlangsung pada Rabu, 8 April 2026, di Batam, di mana Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menyambut baik kedatangan tim KPK yang dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V, Dian Patria.
Tujuan Kunjungan KPK
Kunjungan tim KPK ini bertujuan untuk memperkuat transparansi serta akuntabilitas investasi di kawasan strategis nasional. Dalam konteks ini, KPK menyoroti bahwa sektor Kawasan Industri, KEK, dan PSN memiliki potensi kerentanan terkait kepatuhan perizinan, penanaman modal, serta pengembangan kawasan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola yang menyeluruh menjadi sangat penting.
KPK menekankan bahwa insentif yang diberikan oleh negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik moral hazard di kawasan industri, terutama di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Apresiasi terhadap Diskusi
Dian Patria menyampaikan apresiasi terhadap diskusi yang produktif bersama BP Batam. Ia mencatat bahwa kolaborasi ini memperkaya koordinasi dalam mengidentifikasi risiko terkait pencegahan korupsi, penyelesaian masalah lintas sektoral, serta upaya menyelamatkan kekayaan negara di kawasan strategis.
- Penguatan tata kelola yang bersih dan akuntabel
- Pencegahan praktik moral hazard
- Optimalisasi insentif bagi masyarakat
- Integrasi kebijakan yang harmonis
- Monitoring kepatuhan pelaku usaha
Kunjungan ke Kawasan Strategis
KPK juga menjelaskan bahwa mereka telah mengunjungi sejumlah Kawasan Industri Strategis di seluruh Indonesia untuk mengevaluasi berbagai aspek, guna memastikan bahwa insentif yang diberikan oleh negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara. Dian menegaskan bahwa saat ini terdapat penurunan dalam indeks persepsi yang diukur melalui survei terhadap pelaku usaha multinasional.
“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada moral hazard yang terjadi dan bahwa investasi yang ada dapat memberikan manfaat bagi negara. Penting bagi pelaku usaha untuk mematuhi kewajiban perpajakan, mengikuti prosedur operasional standar (SOP), dan mematuhi peraturan yang berlaku,” jelas Dian.
Komitmen BP Batam
Menanggapi hal tersebut, Amsakar Achmad menegaskan komitmen BP Batam dalam memperkuat tata kelola kawasan strategis yang bersih dan akuntabel. Ia menekankan pentingnya kolaborasi ini sebagai langkah vital dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan di daerah, khususnya dalam pencegahan korupsi di Kawasan Industri, KEK, dan PSN yang ada di Batam, Kepulauan Riau.
Amsakar juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola kawasan investasi di Batam, dengan memperhatikan irisan kebijakan antara Free Trade Zone (FTZ), KEK, dan PSN. Ia menjelaskan bahwa karakteristik Batam sebagai kawasan FTZ memiliki perbedaan signifikan dibandingkan daerah lain, baik dari segi insentif fiskal maupun nonfiskal.
Pentingnya Kebijakan yang Adaptif
Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adaptif dan terintegrasi agar tidak terjadi benturan antara FTZ, KEK, dan PSN. Hal ini sejalan dengan pendapat Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, yang menekankan bahwa posisi Batam sebagai kawasan FTZ telah berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan investasi.
Li Claudia menyatakan bahwa penguatan kebijakan seharusnya difokuskan pada optimalisasi FTZ itu sendiri. Ia khawatir bahwa kebijakan KEK dan PSN di wilayah FTZ dapat berbenturan dengan fasilitas FTZ yang sudah ada.
Diskusi Isu Strategis
Diskusi antara BP Batam dan KPK juga mencakup sejumlah isu strategis lintas sektor, termasuk perizinan dasar dan lingkungan, pengawasan kepabeanan dan tenaga kerja asing, integrasi sistem informasi, serta pengelolaan lingkungan dan penguatan pengawasan kawasan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat peran Batam sebagai kawasan FTZ secara penuh, dengan meminimalkan adanya irisan kebijakan dengan skema lain seperti KEK dan PSN.
- Peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan
- Pelaporan dampak lingkungan
- Penerapan regulasi yang berlaku
- Pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaku usaha
- Koordinasi lintas sektor yang lebih baik
Sinergi untuk Iklim Investasi yang Sehat
KPK juga menekankan pentingnya kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan dan regulasi yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap investasi yang masuk ke Indonesia memberikan kontribusi positif bagi negara dan masyarakat. Melalui koordinasi ini, BP Batam dan KPK sepakat untuk terus memperkuat sinergi dalam mendorong iklim investasi yang sehat, transparan, dan berintegritas.
Dengan langkah-langkah yang diambil, diharapkan pengembangan kawasan industri, KEK, dan PSN di Batam dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan daerah serta kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Pencegahan korupsi menjadi aspek yang sangat vital untuk memastikan bahwa seluruh proses investasi berjalan dengan baik dan dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak terkait.
