Jakarta – Pencabutan akreditasi Universitas Darma Agung (UDA) oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada 7 Juli 2026 menyisakan dampak yang cukup signifikan bagi mahasiswa. Dengan status akreditasi yang kini berlabel Tidak Memenuhi Syarat Peringkat (TMSP), para mahasiswa merasa khawatir akan kelanjutan pendidikan mereka. Hal ini memicu aksi protes dari mahasiswa UDA yang menginginkan kepastian untuk melanjutkan studi dan menyelesaikan administrasi yang terhambat.
Tuntutan Mahasiswa: Kepastian Pendidikan dan Proses Wisuda
Dalam aksi demonstrasi yang digelar di bawah terik matahari, mahasiswa UDA menuntut kejelasan dari pihak rektorat dan yayasan mengenai masa depan pendidikan mereka dan proses wisuda yang tertunda. Koordinator aksi, Daniel Sinaga, menegaskan perlunya transparansi terkait kelanjutan perkuliahan.
“Kami meminta kepada Rektor dan Ketua Yayasan untuk memberikan kepastian mengenai status kuliah kami, serta informasi terkait wisuda yang saat ini terhambat,” ungkapnya dalam orasi di depan gedung Sekretariat Biro Rektor.
Pungutan Administratif yang Kontroversial
Salah satu isu yang menjadi sorotan utama dalam aksi ini adalah adanya pungutan sebesar Rp 2 juta yang dikenakan kepada mahasiswa yang ingin mengurus surat rekomendasi atau izin pindah ke perguruan tinggi lain. Mahasiswa merasa keberatan dengan biaya ini, yang dianggap sebagai beban tambahan yang tidak seharusnya mereka tanggung.
“Kami bukan sapi perah yang bisa diperas. Tidak seharusnya ada pungutan sebesar Rp 2 juta hanya untuk mendapatkan dokumen yang kami butuhkan untuk pindah kampus,” tegas Daniel, menyoroti ketidakadilan yang dirasakan mereka.
Kembalikan Uang Kuliah!
Selain menolak pungutan tersebut, mahasiswa juga menuntut pengembalian dana kuliah yang telah mereka bayarkan kepada yayasan jika hak akademik mereka tidak dapat dipenuhi. Mereka menekankan bahwa banyak di antara mereka berasal dari latar belakang ekonomi yang terbatas.
“Kami adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga sederhana. Jangan buat kami terjebak dalam masalah administratif yang memperumit perpindahan kampus kami,” tambahnya, menekankan pentingnya akses pendidikan yang adil bagi semua mahasiswa.
Dampak Konflik Internal Yayasan
Mahasiswa merasa bahwa situasi ini semakin diperburuk dengan adanya konflik internal di tubuh Yayasan Perguruan Darma Agung (YPDA). Mereka meyakini bahwa permasalahan internal yayasan seharusnya tidak mempengaruhi hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan menyelesaikan studi.
- Mahasiswa terjebak dalam dualisme yayasan.
- Pendidikan seharusnya tidak terpengaruh oleh konflik internal.
- Hak akademik adalah hak setiap mahasiswa.
- Administrasi yang rumit memperburuk situasi.
- Pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama.
Kekecewaan yang Meluap
Rasa kecewa semakin mendalam ketika tidak ada perwakilan dari yayasan yang mau menemui mahasiswa selama aksi berlangsung. Mahasiswa merasa diabaikan dan tidak dianggap dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan masa depan mereka.
“Kami tidak ingin menjadi pihak yang terpinggirkan dalam situasi ini. Seharusnya, kami menjadi prioritas, bukan korban dari konflik yang terjadi di yayasan,” kata salah satu orator, mengekspresikan kekecewaan yang mendalam.
Aksi Protes yang Berujung pada Pembakaran Ban
Untuk menarik perhatian pihak kampus, mahasiswa akhirnya melakukan aksi yang lebih dramatis, seperti membakar ban bekas di jalan. Ini menyebabkan penutupan akses jalan sekitar lokasi aksi oleh pihak kepolisian.
“Kami ingin suara kami didengar. Kami menuntut pihak yang berwenang untuk keluar dan mendengar langsung keluhan kami,” seru massa aksi, meminta Rektor untuk hadir dan berbicara dengan mereka.
Pesan Melalui Poster Kritis
Selama aksi berlangsung, mahasiswa juga membawa berbagai poster yang berisi kritik terhadap kondisi kampus. Beberapa poster bertuliskan “Mahasiswa Jadi Korban Dualisme Yayasan”, “Kampus Pemeras”, dan “Kampus Mempersulit Mahasiswa”. Pesan-pesan ini mencerminkan frustrasi mereka terhadap situasi yang sedang terjadi.
“Kami berharap dengan aksi ini, pihak kampus dapat melihat bahwa kami tidak akan tinggal diam. Kami berhak atas pendidikan yang layak dan tanpa hambatan,” kata salah satu mahasiswa dengan penuh semangat.
Seruan untuk Bantuan
Mahasiswa juga menampilkan poster yang bertuliskan “Pak Najib Tolong Kami Pak”, sebagai bentuk harapan agar masalah yang mereka hadapi mendapatkan perhatian dari pihak-pihak terkait.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Yayasan Perguruan Darma Agung maupun rektorat mengenai tuntutan mahasiswa atau tudingan terkait pungutan Rp 2 juta tersebut.
Aksi ini bukan sekadar protes biasa bagi mahasiswa. Ini adalah seruan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian dalam melanjutkan pendidikan mereka. Dengan harapan agar semua pihak dapat mendengar dan memahami permasalahan yang tengah mereka hadapi, mahasiswa UDA terus berjuang untuk hak mereka.
