PCM Langsa Barat: Lanjutkan MBG, Jaga Kualitas dan Akuntabilitas Secara Konsisten

Dalam upaya memajukan kesejahteraan anak-anak, keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi isu yang sangat penting. Namun, pelaksanaannya harus diimbangi dengan evaluasi yang mendalam dan pengawasan yang ketat. Hal ini penting agar kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak tetap terjaga, serta transparansi dan akuntabilitas program terjamin. Di tengah tantangan tersebut, PCM Langsa Barat berkomitmen untuk melanjutkan program ini dengan memperhatikan kualitas dan tanggung jawab.

Pentingnya Melanjutkan MBG dengan Evaluasi yang Ketat

Menurut Drs. Kardi Rasyid, SH, M.H, Ketua Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) Langsa Barat, keberlanjutan program MBG sangat penting karena menyentuh langsung kepentingan masyarakat, khususnya anak-anak. Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan program tersebut, hal ini tidak dapat menjadi alasan untuk menghentikan MBG. Sebaliknya, setiap masalah yang muncul harus dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pelaksanaan agar tujuan utama, yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas generasi, dapat tercapai.

Kardi Rasyid menekankan bahwa dukungan terhadap program ini harus disertai dengan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Tidak cukup hanya melanjutkan program tanpa memperhatikan masalah yang ada. “MBG harus tetap dilanjutkan karena menyangkut kepentingan masyarakat, terutama anak-anak,” tegasnya. “Namun, pelaksanaannya harus terus dikawal secara kritis dan diperbaiki secara terus-menerus.”

Peran Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG)

Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan MBG. Menurut Kardi Rasyid, pengelolaan SPPG perlu dilakukan secara profesional dengan standar yang jelas. Hal ini mencakup pemilihan bahan baku, kebersihan dapur, proses memasak, hingga distribusi makanan yang harus sesuai dengan standar yang ditetapkan.

• Pengelolaan bahan baku yang baik
• Kebersihan dapur dan proses memasak
• Kandungan gizi yang sesuai
• Penyimpanan dan pengemasan yang aman
• Distribusi yang tepat waktu

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar pemerintah memastikan bahwa setiap SPPG memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai. “Perluasan program tidak boleh lebih cepat daripada kemampuan sistem dalam menjamin keamanan dan kualitas pangan,” tambahnya. Prinsip kehati-hatian harus menjadi bagian utama dalam pelaksanaan program ini agar tidak mengorbankan kualitas demi kuantitas.

Kritik sebagai Upaya Perbaikan

Kardi Rasyid juga menegaskan bahwa sikap kritis terhadap pelaksanaan MBG tidak boleh dianggap sebagai penolakan terhadap program tersebut. Dalam tradisi Muhammadiyah, kritik seharusnya dipandang sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki kebijakan publik, agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. “Jika ada persoalan, tidak seharusnya kesimpulannya adalah menghentikan program. Kritik harus ditujukan untuk meningkatkan efektivitas program,” jelasnya.

Oleh karena itu, penting untuk membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan MBG. Masyarakat, orang tua siswa, sekolah, organisasi, tenaga kesehatan, dan ahli gizi perlu dilibatkan dalam memberikan masukan dan pengawasan terhadap program ini. “Semakin banyak pihak yang terlibat dalam pengawasan, semakin besar peluang untuk menemukan dan memperbaiki persoalan sejak dini,” imbuhnya.

Mendorong Transparansi dalam Pengelolaan SPPG

Pengelolaan SPPG harus dilakukan dengan cara yang profesional dan transparan. Kardi Rasyid menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran, pengadaan bahan pangan, serta mekanisme evaluasi kinerja SPPG. “Anggaran publik harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Masyarakat berhak mengetahui bahwa dana negara digunakan untuk menghasilkan makanan yang bergizi dan aman bagi anak-anak,” tegasnya.

Lebih lanjut, pengawasan tidak boleh berhenti pada laporan administratif. Pemeriksaan berkala terhadap kualitas makanan, kebersihan fasilitas, dan kandungan gizi harus dilakukan secara rutin. “Kita harus memastikan bahwa pengawasan tidak hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi juga mencerminkan kondisi nyata di lapangan,” tambahnya.

Melibatkan Kantin Sekolah dalam MBG

Mengenai gagasan untuk melibatkan kantin sekolah dalam pelaksanaan MBG, Kardi Rasyid menyatakan bahwa kebijakan ini dapat dipertimbangkan, tetapi tidak boleh diterapkan secara seragam tanpa memperhatikan kesiapan masing-masing sekolah. Sekolah memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda dalam hal fasilitas dan sumber daya untuk memenuhi standar yang ditetapkan.

Jika kantin sekolah ingin dilibatkan, harus ada verifikasi dan pendampingan. “Jangan hanya memindahkan tanggung jawab dari SPPG kepada sekolah tanpa dukungan yang memadai,” katanya. Dia mengingatkan agar sekolah tidak dibebani tugas tambahan tanpa adanya dukungan anggaran, tenaga, dan fasilitas yang jelas.

Pemberdayaan Ekonomi Lokal melalui MBG

Di sisi lain, Kardi Rasyid melihat bahwa MBG juga memiliki potensi besar untuk memberdayakan ekonomi lokal. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar dapat diarahkan untuk menyerap produk dari petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal. “MBG bukan hanya program gizi, tetapi juga bisa menjadi ekosistem ekonomi yang menguntungkan,” ujarnya.

• Telur dari peternak lokal
• Sayuran dari petani
• Ikan dari nelayan
• Beras dari penggilingan daerah
• Produk UMKM yang memenuhi standar

Namun, Kardi Rasyid menekankan bahwa penggunaan produk lokal harus tetap memperhatikan kualitas dan keamanan pangan. “Jangan sampai atas nama produk lokal, standar kualitas diturunkan. Keamanan pangan harus tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Keberlanjutan dan Evaluasi Program MBG

Kardi Rasyid menegaskan bahwa keberlanjutan MBG harus menjadi agenda bersama. Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab untuk memastikan program berjalan, tetapi juga harus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Evaluasi berkala perlu dilakukan, dan hasilnya harus menjadi dasar pengambilan kebijakan selanjutnya.

“Program ini tidak hanya bisa dinilai dari berapa banyak porsi yang dibagikan. Ukuran keberhasilannya harus lebih substantif: apakah anak-anak mendapatkan makanan yang aman dan bergizi, apakah kualitas gizinya sesuai, dan apakah program ini memberikan dampak positif terhadap kualitas generasi,” ungkapnya.

Kardi Rasyid berharap agar pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), terus memperbaiki mekanisme pengawasan dan membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat. “Dukungan terhadap MBG harus bersifat kritis. Pemerintah harus siap dikoreksi, pelaksana harus siap dievaluasi, dan masyarakat harus diberi ruang untuk mengawasi,” pungkasnya.

Keberlanjutan program dan evaluasi bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Justru evaluasi yang serius adalah syarat agar program besar seperti MBG dapat bertahan dalam jangka panjang. “Kita harus mendukung MBG karena tujuannya baik, tetapi kita juga harus memastikan bahwa program ini dikelola secara amanah dan transparan, serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat,” tutup Kardi Rasyid.