Proyek Aspirasi DPRD NTB Dianggap Tidak Berkualitas, Warga Gerantung Lakukan Pembongkaran Paving Block

Proyek pembangunan infrastruktur sering kali menjadi harapan bagi masyarakat, terutama ketika bersumber dari aspirasi anggota legislatif. Namun, harapan tersebut dapat berbalik menjadi kekecewaan jika hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Hal ini terjadi di Kelurahan Gerantung, Lombok Tengah, di mana proyek pemasangan paving block yang diusulkan oleh Anggota DPRD Provinsi NTB, L. Wira Jaya, tengah dalam sorotan publik. Proyek yang seharusnya meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan warga justru mengalami masalah serius yang berujung pada tindakan drastis dari masyarakat setempat.

Proyek Aspirasi yang Dipertanyakan

Pemasangan paving block di Lingkungan Guntur, Gerantung, yang merupakan bagian dari proyek aspirasi DPRD NTB, menuai kritik tajam dari warga. Bukannya memberikan kemudahan, hasil pekerjaan ini malah dipandang sebagai langkah mundur dalam meningkatkan infrastruktur. Pada 30 Agustus 2026, masyarakat yang merasa frustrasi dengan kondisi proyek tersebut melakukan pembongkaran terhadap pekerjaan yang telah dilakukan.

Frustrasi Warga Terhadap Kualitas Pekerjaan

Tindakan pembongkaran ini merupakan bentuk protes warga yang merasa kualitas pekerjaan tidak memenuhi standar yang diharapkan. Masyarakat mengklaim telah mencoba untuk berkomunikasi dengan pekerja dan pihak kontraktor, namun tidak ada tanggapan yang memadai. Beberapa kali, warga memberikan teguran, tetapi semua usaha itu tampaknya sia-sia.

Masalah Konstruksi yang Mengkhawatirkan

Salah satu masalah utama yang menjadi perhatian adalah pemasangan batu talud yang dinilai dilakukan secara sembarangan. Warga mencatat bahwa batu-batu tersebut hanya ditempelkan di tanah miring tanpa adanya dukungan yang memadai, sehingga kekuatan dan ketahanan konstruksi sangat diragukan. Hal ini menyebabkan kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai keselamatan dan keberlanjutan pekerjaan tersebut.

• Pemasangan batu talud yang tidak kokoh.
• Paving block yang tidak merekat dengan baik.
• Kualitas pekerjaan yang jauh dari harapan.
• Tidak adanya respons dari kontraktor terhadap teguran warga.
• Kurangnya pengawasan dari pihak terkait.

Pertanyaan Besar dari Masyarakat

Warga merasa perlu mempertanyakan bagaimana proyek yang didanai oleh anggaran pemerintah dapat dikerjakan dengan kualitas yang dianggap sangat rendah. Mereka menginginkan kejelasan dan tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat dalam proyek ini. Masyarakat berhak mendapatkan pekerjaan yang dilakukan dengan baik, terutama ketika itu adalah proyek bagi kepentingan publik.

Komunikasi yang Tidak Berhasil

Mahsum, perwakilan Badan Keamanan Kelurahan (BKK), menegaskan bahwa pihak kontraktor dan pekerja telah beberapa kali menerima teguran dari masyarakat. Mereka bahkan telah mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan standar pengerjaan, namun tidak ada tindakan perbaikan yang nyata setelah pertemuan tersebut. Situasi ini menambah frustrasi di kalangan warga yang merasa hak-hak mereka diabaikan.

Makna di Balik Tindakan Pembongkaran

Pembongkaran yang dilakukan bukan sekadar aksi kemarahan, tetapi juga merupakan bentuk ekspresi kekecewaan mendalam. Mahsum menekankan bahwa tindakan ini merupakan sinyal bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek pemerintah. Masyarakat ingin memastikan bahwa proyek yang dibiayai oleh dana publik dikerjakan dengan serius dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tuntutan untuk Perbaikan

Masyarakat menginginkan agar proyek pemerintah tidak hanya dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban administratif atau sekadar mengejar target penyelesaian. Mereka berharap setiap proyek yang dilaksanakan memenuhi kualitas yang diharapkan, sehingga hasilnya dapat dinikmati dalam jangka panjang.

Mahsum menegaskan, “Aksi pembongkaran ini adalah bentuk teguran yang diharapkan menjadi pelajaran bagi setiap pemegang proyek. Pekerjaan untuk masyarakat harus dilakukan dengan standar yang baik.” Pernyataan ini mencerminkan harapan besar masyarakat terhadap kualitas proyek yang mereka andalkan.

Panggilan untuk Tindakan dari Pihak Berwenang

Warga Gerantung menginginkan pihak terkait untuk tidak menutup mata terhadap masalah ini. Mereka meminta agar pemerintah dan instansi teknis melakukan audit langsung terhadap kualitas pekerjaan. Pengecekan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap proyek yang menggunakan anggaran negara atau daerah memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Prioritas Kualitas dalam Proyek Publik

Masyarakat meyakini bahwa proyek publik tidak hanya soal pembangunan fisik yang tampak selesai, tetapi kualitas dan ketahanan dari pekerjaan tersebut harus menjadi prioritas utama. Mereka berharap uang yang dikeluarkan untuk proyek ini tidak berakhir sia-sia, melainkan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Refleksi atas Proyek Aspirasi DPRD NTB

Kasus ini menjadi sorotan terhadap pelaksanaan proyek aspirasi legislatif. Masyarakat berharap pihak yang bertanggung jawab tidak hanya hadir saat proyek dikerjakan, tetapi juga memastikan bahwa kualitas pekerjaan terjaga hingga selesai. Keterlibatan aktif dari masyarakat dalam pengawasan proyek juga menjadi penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Tuntutan untuk Evaluasi dan Perbaikan

Jika ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, warga mendesak agar evaluasi terhadap pihak pelaksana dilakukan. Uang yang digunakan berasal dari anggaran publik, dan seharusnya dikembalikan dalam bentuk pembangunan yang berkualitas. Proyek semacam ini tidak boleh memicu kekecewaan dan kemarahan masyarakat, tetapi harus menjadi langkah positif untuk kemajuan wilayah.

Dengan demikian, harapan masyarakat Gerantung adalah agar semua pihak—terutama pemerintah dan kontraktor—bisa lebih memperhatikan kualitas pekerjaan yang dilakukan. Karena pada akhirnya, keberhasilan proyek aspirasi DPRD NTB tidak hanya diukur dari aspek fisik, tetapi juga dari seberapa baik proyek tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.