Tingkatkan Akurasi Data Desil untuk Memastikan Bansos Tepat Sasaran dan Efektif

Jakarta – Tanggapan masyarakat terhadap data desil yang mengkategorikan warga ke dalam sepuluh tingkatan kesejahteraan menjadi pengingat akan pentingnya keakuratan data yang dapat diandalkan. Kritik dan masukan dari publik ini berperan penting dalam membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait alokasi anggaran untuk program bantuan sosial (Bansos) serta subsidi lainnya, sehingga penyalurannya dapat tepat sasaran.

Pentingnya DTSEN dalam Menyusun Data Desil

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi acuan utama dalam memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan data terbaru per Juli 2026, jumlah penduduk Indonesia tercatat mencapai 290,13 juta jiwa dengan 95,98 juta keluarga. DTSEN merupakan hasil akumulasi dan sinkronisasi data sosial dan ekonomi yang diintegrasikan dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), serta Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Dukcapil.

Pengelompokan Kesejahteraan Masyarakat

Melalui DTSEN, pemerintah membagi masyarakat ke dalam desil, yang merupakan pengelompokan ke dalam sepuluh tingkatan kesejahteraan berdasarkan 39 variabel. Variabel ini mencakup aspek sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga perumahan. Penetapan desil dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), bukan oleh pejabat di tingkat desa atau kelurahan, sehingga diharapkan hasilnya lebih objektif dan akurat.

• Desil 1: Keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah (sangat miskin).
• Desil 2: Golongan masyarakat yang tergolong miskin.
• Desil 3: Kelompok hampir miskin.
• Desil 4: Kelompok rentan miskin.
• Desil 10: Keluarga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi (sangat kaya).

Data desil ini menjadi acuan bagi pemerintah dalam merancang serta menetapkan kebijakan terkait belanja Bansos dan berbagai subsidi lainnya, seperti bantuan pendidikan atau pendaftaran sekolah. Selain itu, penentuan desil juga berfungsi untuk membatasi akses subsidi energi bagi golongan mampu, khususnya yang berada di desil 9 dan 10.

Respon Masyarakat Terhadap Data Desil

Sejak awal Agustus 2026, masyarakat dari berbagai daerah mulai mengakses DTSEN dan rincian desil melalui situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos). Tak lama setelahnya, beragam tanggapan dan kritik muncul di media sosial. Banyak warga yang merasa data desil mereka tidak mencerminkan kondisi riil kehidupan ekonomi mereka saat ini.

Pengaduan dan Tindakan Responsif

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai ketidaksesuaian data desil. Di daerah-daerah seperti Gorontalo, Surabaya, dan Bangka Belitung, perwakilan Ombudsman segera menindaklanjuti dengan mendorong perlunya verifikasi lapangan. Di Yogyakarta, DPRD setempat mencatat ribuan aduan dari warga yang khawatir bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) mereka akan dicabut akibat perubahan desil, dan meminta Dinas Sosial untuk melakukan pengumpulan data langsung dari masyarakat.

Kasus Ketidaksesuaian Data Desil

Berbagai contoh menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam data desil. Salah satunya adalah kisah Timbul, seorang pengemudi becak dari Kalurahan Ngentakrejo, Kulon Progo, yang merasa cemas setelah profilnya terdaftar di desil 9, sementara sebelumnya ia berada di desil 1. Situasi ini muncul setelah anaknya diterima di perguruan tinggi, sementara seorang lurah justru tercatat di desil 8. Perubahan status desil ini dapat berdampak signifikan terhadap akses program bantuan yang ia butuhkan.

Pengalaman Amad, seorang warga Mantrijeron, Kota Yogyakarta, juga menggambarkan keanehan dalam pengelompokan desil. Amad melihat posisinya berubah-ubah dalam waktu singkat; dari desil 4, kemudian naik ke desil 6, dan dalam beberapa hari kembali ke desil 9. Hal ini semakin diperparah oleh cerita Anif Ashar, pedagang pentol dari Kabupaten Malang, yang juga merasa bingung dengan status desilnya yang tidak sejalan dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Contoh Lain yang Menggugah Perhatian

Diandra Fristi, mahasiswi semester 3 di Universitas Negeri Surabaya, juga mengalami kesulitan akibat data desil yang tidak akurat. Meskipun berasal dari keluarga tidak mampu, pendaftarannya untuk mendapatkan beasiswa Be Smart ditolak karena sistem mengidentifikasikan keluarganya sebagai non-miskin. Sementara itu, dalam website beasiswa, keluarganya tercatat di desil 7 dan dikatakan memiliki tiga mobil, yang jelas-jelas bertentangan dengan kenyataan di lapangan.

• Ayahnya bekerja sebagai pengantar galon.
• Ibunya tidak bekerja.
• Keluarganya tidak memiliki sepeda motor.
• Data desil di website Kemensos menunjukkan mereka di desil 2.
• Pengalaman Diandra menarik perhatian publik dan memicu banyak keluhan serupa.

Respons Pemerintah dan Pentingnya Verifikasi Data

Meskipun banyak kritik, pemerintah menunjukkan respons yang positif terhadap keluhan ini. Warga diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan koreksi terhadap profil desil mereka. Metodologi desil yang diterapkan sebenarnya tidaklah salah, tetapi tantangan muncul ketika hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, yang memunculkan pertanyaan tentang kualitas data yang digunakan.

Dinamika Data Sosial dan Ekonomi

Aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat senantiasa mengalami perubahan seiring dengan dinamika kehidupan. Oleh karena itu, data yang menjadi acuan desil haruslah bersifat dinamis dan dapat diperbarui sesuai dengan keadaan terkini. Misalnya, sebuah keluarga yang awalnya tinggal di rumah kontrakan bisa saja beralih ke rumah sendiri setelah mampu membayar uang muka dan mencicil. Sebaliknya, ada juga keluarga yang terpaksa menunda pendidikan anaknya karena masalah finansial.

Pentingnya Pemutakhiran dan Verifikasi Data

Data administratif tidak selalu mencerminkan realitas saat ini. Oleh karena itu, ketika metodologi desil ditetapkan, penting untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala. Proses ini harus melibatkan verifikasi lapangan untuk memastikan akurasi data yang ada. Melibatkan pemerintah daerah dalam proses ini akan sangat membantu dalam mendapatkan informasi yang lebih akurat.

Data yang terus diperbarui dan terverifikasi akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Dengan acuan data yang mutakhir, pemerintah dapat merumuskan kebijakan mengenai alokasi anggaran untuk Bansos dan subsidi lainnya dengan lebih tepat, sehingga penyalurannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Dengan demikian, peningkatan akurasi data desil sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial dan berbagai program subsidi tepat sasaran, serta benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhak menerimanya.