Komisi D DPRD Sumut Tegaskan Pengawasan Proyek Jalan Rp 238 Miliar di Paluta Diperketat
Pengawasan terhadap proyek infrastruktur, khususnya proyek jalan, menjadi sorotan utama bagi Komisi D DPRD Sumut. Hal ini diungkapkan menyusul pelaksanaan tiga proyek senilai total Rp 238,8 miliar di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta). Komisi D menekankan pentingnya penguatan pengawasan untuk mencegah terjadinya korupsi yang pernah mencoreng reputasi proyek serupa sebelumnya.
Pentingnya Pengawasan Proyek Jalan di Paluta
Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Sibarani, menyatakan bahwa pengawasan yang ketat sangat diperlukan agar kasus-kasus korupsi yang pernah terjadi tidak terulang. Ia menegaskan, “Harus diawasi secara ketat agar kasus korupsi yang sebelumnya telah melekat pada proyek jalan Paluta tidak terulang.” Pernyataan ini menunjukkan keseriusan DPRD dalam menjaga integritas proyek pembangunan di wilayah tersebut.
Pengawasan yang kuat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. “Semua pihak harus ikut terlibat dalam pengawasan, termasuk masyarakat. Dengan begitu, peluang untuk penyimpangan bisa diminimalkan,” lanjut Timbul. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat membangun transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek.
Sejarah Korupsi di Proyek Jalan
Proyek jalan di Paluta tidak lepas dari sejarah kelam yang melibatkan pejabat di Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut. Beberapa nama, termasuk Topan Ginting, terjerat dalam kasus korupsi yang mencoreng reputasi proyek-proyek sebelumnya. Hal ini menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan ketat dalam setiap tahap pelaksanaan proyek.
Timbul menegaskan bahwa Komisi D akan melaksanakan tugas pengawasan secara maksimal, termasuk dengan pendekatan yang lebih intensif di lapangan. “Kami akan lakukan pengawasan lebih intens. Ini penting agar tidak ada lagi image negatif terhadap kegiatan pembangunan di Pemprov Sumut,” ujarnya. Pendekatan yang lebih aktif di lapangan diharapkan dapat mendeteksi potensi masalah sejak dini.
Detail Proyek Jalan di Paluta
Pemerintah Provinsi Sumut melalui Dinas BMBKCK telah menyelesaikan proses tender untuk tiga paket proyek jalan di Paluta. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 238,8 miliar, bersumber dari APBD 2026. Proyek-proyek ini diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur dan konektivitas di daerah tersebut.
- Ruas jalan Sipiongot-Batas Tapanuli Selatan (Tolang) senilai Rp 72 miliar
- Ruas jalan Sipiongot-Batas Labuhanbatu senilai Rp 96 miliar
- Ruas jalan Hutaimbaru-Sipiongot senilai Rp 70,8 miliar
Ketiga paket proyek ini menggunakan skema tender pascakualifikasi dengan sistem harga terendah. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa nilai penawaran pemenang pada ketiga paket tersebut hanya berbeda tipis dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Untuk paket senilai Rp 72 miliar, pemenang menawarkan sekitar Rp 70,5 miliar; paket Rp 96 miliar dimenangkan dengan penawaran sekitar Rp 94,3 miliar; dan paket Rp 70,8 miliar dimenangkan dengan penawaran sekitar Rp 69 miliar.
Selisih harga yang didapatkan dari tender ini tergolong minim, berkisar antara 1,6% hingga 2,4%. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan antar peserta tender sangat ketat, dengan jumlah peserta mencapai puluhan perusahaan. Dalam hal ini, dua dari tiga proyek dimenangkan oleh perusahaan yang sama, yaitu PT Sumatera Pioneer Building Material, sementara satu paket lainnya dimenangkan oleh PT Zhafiara Tetap Jaya.
Peran Masyarakat dalam Pengawasan
Partisipasi masyarakat dalam pengawasan proyek menjadi salah satu kunci untuk mencegah penyimpangan. Timbul Jaya Sibarani mengajak semua elemen masyarakat untuk aktif berperan dalam mengawasi proyek yang sedang berjalan. “Keterlibatan masyarakat sangat penting. Dengan adanya pengawasan dari masyarakat, kami yakin proyek ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan,” ujarnya.
Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan diharapkan dapat menciptakan transparansi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat yang peka dan kritis dapat memberikan masukan yang berharga untuk menjaga kualitas proyek dan mencegah praktik korupsi.
Strategi Pengawasan yang Diterapkan
Dalam rangka memperkuat pengawasan, Komisi D DPRD Sumut berencana untuk melakukan beberapa strategi, antara lain:
- Melakukan pemantauan rutin di lokasi proyek
- Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan
- Menjalin komunikasi yang baik dengan kontraktor
- Menyiapkan laporan berkala mengenai perkembangan proyek
- Menetapkan jalur pelaporan bagi masyarakat jika menemukan indikasi penyimpangan
Strategi-strategi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Timbul juga mengingatkan para kontraktor untuk belajar dari pengalaman sebelumnya dan menjalankan proyek dengan sebaik-baiknya.
Kesimpulan: Menjaga Kualitas Proyek untuk Masa Depan
Pengawasan proyek jalan di Paluta menjadi sangat penting dalam menjaga kualitas dan integritas pembangunan infrastruktur. Dengan melibatkan masyarakat dan menerapkan strategi pengawasan yang efektif, diharapkan proyek-proyek ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Komisi D DPRD Sumut berkomitmen untuk terus memantau dan mengawasi, demi masa depan yang lebih baik di bidang infrastruktur.
