Di tengah proses pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas terkait Dana Ketahanan Pangan untuk tahun anggaran 2025, masyarakat Desa Rewak mengajukan permintaan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan desa dari tahun 2024 hingga 2025. Permintaan ini muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran akan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang mencapai total sebesar Rp1,42 miliar.
Permohonan Audit yang Resmi
Pada tanggal 6 April 2026, warga Desa Rewak mengirimkan surat resmi kepada Inspektur Daerah yang bertugas di Tarempa. Mereka merasa bahwa pengelolaan keuangan desa tidak memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku.
Rincian Anggaran Desa Rewak
Untuk tahun 2024, Desa Rewak mendapatkan alokasi Dana Desa sebesar Rp709 juta, sedangkan untuk tahun 2025, alokasi tersebut meningkat menjadi Rp713 juta. Dengan demikian, total anggaran yang dikelola oleh desa mencapai sekitar Rp1,42 miliar.
Dukungan dari Masyarakat
Permintaan audit ini didukung oleh sekitar 128 warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Rewak, yang mencakup lebih kurang seperempat dari total DPT. Mereka berasal dari berbagai kampung seperti Terdun, Sedanau, Lembah Rewak, Dapan, dan Kusik. Selain itu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memberikan persetujuannya terhadap surat tersebut.
Suara Tokoh Masyarakat
Tokoh masyarakat dari Lembah Rewak, Darwis, menegaskan bahwa audit menyeluruh ini diperlukan karena adanya dugaan kebijakan desa yang tidak transparan. Menurutnya, terdapat pengalihan pekerjaan dan penggunaan anggaran desa yang dilakukan tanpa melalui musyawarah dusun (musdus) yang semestinya.
Darwis juga mengungkapkan bahwa beberapa proyek yang dialihkan belum selesai, tetapi sudah dimasukkan dalam penganggaran. “Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa saat ini sangat rendah. Kami berharap Inspektorat bisa melakukan audit menyeluruh,” tuturnya pada Minggu, 12 April 2026.
Penekanan pada Audit Lapangan
Darwis menekankan pentingnya agar proses audit tidak hanya bergantung pada laporan administrasi, tetapi juga melibatkan pemeriksaan langsung di lapangan. “Inspektorat harus turun ke lapangan dan tidak hanya mengandalkan laporan. Banyak kasus yang terungkap akibat laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan,” tegasnya.
Proyek Air Bersih yang Tertunda
Ia juga menyoroti proyek air bersih di Kampung Dapan dengan anggaran sekitar Rp217,6 juta yang hingga kini belum memberikan manfaat bagi masyarakat. “Di lapangan hanya terlihat bak penampungan dan satu unit mesin, sementara jaringan pipa dan fasilitas lainnya belum terpasang. Masyarakat belum bisa memanfaatkan proyek tersebut,” jelasnya.
Keresahan yang Meluas
Keresahan di kalangan masyarakat telah meluas, melibatkan berbagai elemen seperti RT dan RW yang ikut menandatangani permohonan audit. Darwis berharap agar aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan di Kabupaten Kepulauan Anambas, dapat ikut serta mengawasi proses audit ini.
“Kami berharap bupati dan wakil bupati memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas mereka secara optimal,” imbuhnya.
Permintaan Sanksi Jika Ditemukan Penyimpangan
Jika setelah audit ditemukan adanya penyimpangan, masyarakat meminta agar sanksi diberikan sesuai dengan Undang-Undang Desa yang berlaku. Darwis mengingatkan bahwa masa jabatan kepala desa yang baru berjalan sekitar 2,5 tahun masih cukup panjang, sehingga penting untuk memastikan tidak ada masalah serupa di masa depan.
Dukungan dari Tokoh Masyarakat Kusik
Di sisi lain, Abdul Latif, tokoh masyarakat Kampung Kusik, juga menyatakan dukungannya terhadap audit menyeluruh ini. Ia mengungkapkan rasa kecewa terhadap sejumlah proyek pembangunan yang hingga kini belum rampung.
“Kami memilih pemimpin untuk membangun kampung. Namun sampai saat ini, proyek seperti pelabuhan Kusik dan penyediaan air bersih belum selesai,” ungkapnya pada 12 April 2026.
Harapan untuk Pembangunan yang Tepat Waktu
Latif menambahkan bahwa masyarakat berharap pembangunan dapat diselesaikan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. “Kami ingin kampung ini lebih baik. Oleh karena itu, kami mendukung audit menyeluruh oleh Inspektorat demi kebaikan bersama,” tegasnya.
Harapan Masyarakat akan Audit Transparansi Dana Desa
Masyarakat Desa Rewak sangat berharap agar Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas dapat melaksanakan audit secara menyeluruh dan transparan. Ini termasuk turun langsung ke lapangan dan melibatkan masyarakat jika diperlukan.
Sebagai warga negara, mereka memiliki hak untuk mengawasi pelayanan publik dan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keberanian masyarakat ini menjadi perhatian publik dalam mengawasi penggunaan dana desa, dan menjadi ujian bagi sistem pengawasan serta penegakan hukum terkait pengelolaan dana desa di Kabupaten Kepulauan Anambas.
