Gubernur Mualem Tingkatkan Akurasi dan Integrasi Satu Data Aceh untuk Kemajuan Bersama

Banda Aceh – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, kembali menekankan pentingnya bagi seluruh jajaran pemerintah untuk terus memperbaiki Program Satu Data Aceh. Hal ini bertujuan untuk menghadirkan data yang tidak hanya akurat, tetapi juga mutakhir, terpadu, dan mudah diakses oleh semua pihak.

Pentingnya Program Satu Data Aceh

Mualem menegaskan bahwa program ini merupakan salah satu inisiatif krusial dalam memperbaharui layanan publik yang berbasis digital. “Kita memerlukan data yang terintegrasi dan diperbarui secara berkala, serta disajikan dengan cepat dan konsisten,” imbuhnya melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, pada Rabu (1/08/2026).

Perhatian Gubernur Mualem terhadap pengembangan Program Satu Data Aceh sangatlah signifikan, karena program ini menjadi bagian integral dari Visi dan Misi Pembangunan Aceh 2025-2030. Selain itu, platform ini juga merupakan implementasi nyata dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 mengenai Satu Data Indonesia, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2023.

Arahan dan Tindak Lanjut

Untuk itu, Gubernur Mualem telah memberikan instruksi kepada Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir Syamaun, untuk terus memantau perkembangan Program Satu Data Aceh. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan akurasi satu data Aceh.

Penyampaian sikap Gubernur Mualem juga terulang dalam Forum Satu Data Aceh yang berlangsung di Hotel The Pade, Darul Imarah, Aceh Besar, pada Selasa (11 Agustus 2026). Acara ini diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh (Bappeda) yang berkolaborasi dengan Australia Indonesia Partnership-Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (AIP-SKALA).

Tujuan Forum Satu Data Aceh

Forum ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola dan kualitas data demi mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis bukti, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Sebagaimana diungkapkan oleh M Nasir, acara ini dihadiri oleh 31 SKPA yang berperan sebagai Produsen Data Pemerintah Aceh di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, 14 SKPA di bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, serta 10 SKPA di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Dalam sambutannya, Sekda Nasir yang dibacakan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra, menekankan betapa pentingnya memiliki data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menambahkan bahwa tantangan dalam mencapai akurasi satu data Aceh saat ini bukan hanya mengenai penyediaan data, tetapi lebih pada memastikan bahwa data tersebut adalah data yang sama, benar, mutakhir, dan mudah diakses saat dibutuhkan.

Tantangan dalam Mewujudkan Satu Data Aceh

Dalam perjalanannya, Sekda Nasir mengakui bahwa masih ada berbagai tantangan yang harus dihadapi. Beberapa di antaranya meliputi:

• Banyaknya sumber dan pemilik data yang tersebar.
• Beragam aplikasi dan sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi.
• Data yang belum diperbarui secara berkala.
• Kebutuhan data yang belum selalu dapat disajikan dengan cepat dan konsisten.
• Permasalahan sinkronisasi data antara Kementerian/Lembaga dengan data Pemerintah Aceh.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan data bukan sekadar masalah teknis atau administratif. Data memiliki pengaruh yang besar terhadap perencanaan, penganggaran, pengambilan keputusan, evaluasi program, dan komunikasi publik.

Membangun Ekosistem Data yang Terintegrasi

Karena itu, Nasir menekankan bahwa Satu Data Aceh perlu didorong dari sekadar membangun sistem menjadi membangun ekosistem data. “Kita tidak memerlukan semakin banyak aplikasi jika data tersebut tetap terpisah dan tidak saling terhubung,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan beberapa hal yang perlu diperjelas dalam pengelolaan data, di antaranya:

• Identifikasi pemilik data dan produsen data.
• Standar dan definisi data yang jelas.
• Jadwal pembaruan data.
• Aksesibilitas data yang mudah.
• Tanggung jawab terhadap kualitas data.

Pentingnya Koordinasi Antar Lembaga

Nasir mengajak semua pihak agar Forum Satu Data Aceh menjadi sarana untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut. “Kita perlu memperkuat koordinasi antar lembaga, menyelaraskan standar dan definisi data, serta mengintegrasikan berbagai sumber data,” ujarnya. Dengan demikian, kebutuhan data dapat tersedia secara cepat, akurat, dan berkelanjutan.

Sejalan dengan pesan Gubernur Mualem, “Kita mungkin memiliki banyak data, tetapi yang terpenting adalah data tersebut dapat ditemukan dan tersedia ketika dibutuhkan.” Ini adalah kunci untuk meningkatkan akurasi satu data Aceh.

Dengan semakin banyak aplikasi yang tidak terintegrasi, kita perlu waspada. “Jangan sampai kita terjebak dalam banyaknya angka, sementara keputusan yang diambil memerlukan satu rujukan data yang jelas, akurat, dan dapat dipercaya,” tambah Nasir, menutup diskusi pada forum tersebut.