Minimnya Realisasi Program OPD, Godfried Lubis Curigai Kosongnya Kas Pemko Medan

Dalam dunia pemerintahan, realisasi program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan indikator penting dari kinerja suatu daerah. Namun, kekhawatiran muncul dari Anggota Komisi 3 DPRD Medan, Drs Godfried Effendy Lubis, terkait rendahnya serapan anggaran triwulan III Tahun 2026 di Dinas Pariwisata Kota Medan. Hal ini menimbulkan dugaan mengenai kekosongan kas di Pemko Medan, yang dapat berdampak langsung terhadap pelaksanaan program-program yang seharusnya berjalan.

Kekhawatiran Terhadap Kas Pemko Medan

Godfried Lubis mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi keuangan Pemko Medan, yang diyakini dapat memengaruhi realisasi program-program di berbagai OPD. Ia menegaskan, “Saya mencurigai kas Pemko Medan dalam keadaan kosong. Hal ini diindikasikan oleh rendahnya kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang hingga saat ini baru mencapai 30 persen.” Angka ini menjadi alarm bagi pengelolaan anggaran di kota tersebut, terutama dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mungkin belum memenuhi target.

Minimnya Realisasi Program OPD

Godfried menjelaskan bahwa banyak program yang seharusnya dilaksanakan oleh OPD terhambat akibat keterbatasan anggaran di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemko Medan. Sebagai contoh, dari total alokasi DBH sebesar Rp 310 Miliar, Pemko Medan baru menerima sekitar Rp 90 Miliar hingga bulan September 2026. Hal ini menunjukkan bahwa masalah keuangan telah menjadi penghalang bagi berbagai inisiatif yang direncanakan.

• Keterlambatan penerimaan DBH dari Pemprov Sumut.
• Target PAD yang tidak tercapai.
• Risiko Silpa yang tinggi akibat program yang tidak terlaksana.
• Minimnya prioritas pada program yang ada.
• Pengelolaan yang tidak efektif di sektor pariwisata.

Menurutnya, jika kondisi ini berlanjut, akan ada dampak yang serius terhadap pelaksanaan program-program yang telah direncanakan, dengan kemungkinan besar akan terjadinya Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang tinggi di akhir tahun.

Pentingnya Prioritas dalam Pengelolaan Program

Godfried juga menyoroti bahwa program-program yang ada di Dinas Pariwisata tidak termasuk dalam skala prioritas, sehingga pengelolaan sektor pariwisata di Medan menjadi sangat memprihatinkan. Dia mengungkapkan, “Buktinya, pengelolaan wisata sejarah dan kuliner di kawasan Kesawan sangat tidak efektif.” Ia menambahkan, “Miliaran rupiah sudah dihabiskan untuk pengelolaan wisata di sana, namun gedung Warenhuis hanya berfungsi sebagai gudang.”

Rendahnya Jumlah Kunjungan Wisata

Lebih lanjut, Godfried menyoroti rendahnya jumlah kunjungan wisata ke Medan di tahun 2026 yang hanya mencapai 400 orang. Kondisi ini sangat disayangkan, mengingat potensi besar yang dimiliki kota ini. Untuk meningkatkan kunjungan wisata, ia mendorong Dinas Pariwisata untuk melakukan inovasi dan promosi yang lebih agresif terhadap tempat-tempat wisata unggulan.

• Promosi yang lebih baik untuk kuliner khas Medan.
• Inovasi dalam pengembangan objek wisata baru.
• Peningkatan kualitas pelayanan di sektor pariwisata.
• Kolaborasi dengan pelaku usaha lokal.
• Penciptaan paket wisata yang menarik.

Menurut Godfried, “Kota Medan hanya dikenal dengan Bika Ambon, Bolu Meranti, dan Durian, tetapi kita tidak melihat adanya upaya promosi yang signifikan untuk produk-produk tersebut. Tidak ada iklan di billboard atau reklame yang menonjolkan keunikan kuliner kita.”

Menjaga Identitas Budaya Medan

Pada kesempatan yang sama, Godfried mengingatkan pentingnya menjaga identitas Kota Medan sebagai Kota Melayu Deli. Ia menekankan, “Ornamen budaya Melayu harus tetap terlihat dan dipertahankan, baik di bangunan pemerintah maupun di pintu masuk kota.” Menurutnya, hal ini akan berkontribusi terhadap daya tarik wisatawan dan menciptakan kesan positif tentang kota tersebut.

Tanggapan dari Pejabat Terkait

Menanggapi pernyataan Godfried, Plt Badan Keuangan dan Aset Daerah (BAKD) Pemko Medan, Suluh Aulia Harahap, membantah dugaan mengenai kekosongan kas Pemko. Ia menegaskan, “Saat ini, kas Pemko dalam keadaan aman. Justru, dalam rapat kemarin, kami menekankan pentingnya realisasi penggunaan anggaran di setiap OPD.” Ia mengakui bahwa rendahnya penerimaan DBH dari Pemprov Sumut, yang saat ini hanya mencapai 30 persen, memang memiliki dampak terhadap sirkulasi keuangan Pemko, namun situasi kas tetap stabil.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, penting bagi Pemko Medan untuk segera mengambil langkah strategis dalam pengelolaan anggaran serta pengembangan sektor pariwisata. Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam promosi budaya dan pariwisata juga menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

Ke depan, diperlukan komitmen dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pariwisata di Kota Medan. Dengan meningkatkan kualitas promosi dan inovasi dalam sektor pariwisata, diharapkan jumlah kunjungan wisatawan dapat meningkat, dan Pemko Medan dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki.