Meningkatkan Kemandirian Pangan Jambi dalam Kerangka Agenda Nasional yang Berkelanjutan

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu fundamental dalam pembangunan daerah yang tidak bisa diabaikan. Isu ini tidak hanya berdampak pada aspek produksi pertanian, tetapi juga memengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat serta stabilitas sosial wilayah. Di tengah tantangan global, memastikan kemandirian pangan menjadi semakin krusial untuk menjaga martabat suatu daerah, termasuk Provinsi Jambi.
Perkembangan Sektor Pertanian di Jambi
Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pertanian di Provinsi Jambi menunjukkan kemajuan yang cukup menggembirakan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi mencatat bahwa luas panen padi pada tahun 2023 mencapai 61.240 hektare. Angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 61.630 hektare pada tahun 2024, dan meloncat menjadi 80.710 hektare pada tahun 2025.
Sejalan dengan peningkatan luas lahan, produksi padi juga menunjukkan tren positif. Produksi Gabah Kering Giling (GKG) diprediksi meningkat dari sekitar 275.940 ton pada 2023 menjadi 366.540 ton pada 2025. Produksi beras juga mengalami kenaikan signifikan dari 159.620 ton menjadi 212.030 ton dalam periode yang sama.
Keterbatasan dalam Memenuhi Kebutuhan Konsumsi
Walaupun pertumbuhan ini cukup menggembirakan, pada tahun 2025, produksi beras di Jambi hanya dapat memenuhi sekitar 77 persen dari total kebutuhan konsumsi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi ini masih bergantung pada pasokan beras dari luar daerah untuk menutupi kekurangan tersebut.
Mengarahkan Kebijakan Pangan ke Kemandirian Berkelanjutan
Menurut Dr. Fahmi Rasid, kondisi ini mengingatkan kita bahwa kebijakan pangan tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan produksi semata. Kebijakan tersebut juga harus diarahkan untuk mencapai kemandirian pangan yang berkelanjutan.
Momentum untuk memperkuat kebijakan pangan daerah terlihat jelas dalam Rapat Perdana Tenaga Ahli Gubernur (TAG) Tahun 2026 yang diadakan di Bappeda Provinsi Jambi pada tanggal 6 April 2026. Dalam forum ini, Gubernur Jambi, Al Haris, menekankan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung agenda strategis nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Program-Pogram Nasional Pendukung Sektor Pangan
Berbagai program nasional yang berkaitan langsung dengan sektor pangan antara lain:
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Penguatan Sekolah Rakyat
- Pengembangan Koperasi Merah Putih
Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah progresif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Namun, pelaksanaan program ini memerlukan dukungan dari ketersediaan bahan pangan yang stabil dan berkelanjutan di daerah.
Di sisi lain, konsep Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada akses pendidikan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup peserta didik. Asupan gizi yang mencukupi akan berkontribusi pada peningkatan daya pikir anak, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif.
Peran Koperasi dalam Ekosistem Pangan Daerah
Koperasi Merah Putih berpotensi memainkan peran strategis dalam memperkuat ekosistem pangan di daerah. Koperasi ini dapat menjadi jembatan antara petani dan pasar, memangkas rantai distribusi, serta menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil.
Tantangan Menuju Kemandirian Pangan
Meski upaya mencapai kemandirian pangan sudah dilakukan, tantangan yang dihadapi masih cukup besar. Salah satu tantangan utama adalah konversi lahan pertanian yang terus berlangsung dari tahun ke tahun.
Sebagai tambahan, infrastruktur yang terbatas, seperti jaringan irigasi, menjadi kendala utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Banyak lahan pertanian yang masih bergantung pada curah hujan, yang membuat hasil panen tidak selalu stabil.
Regenerasi Petani dan Tantangan Demografi
Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah regenerasi petani. Data dari BPS menunjukkan bahwa sebagian besar petani di Jambi berada dalam kelompok usia lanjut, sementara minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian masih sangat rendah.
Menurut Fahmi Rasid, isu pangan harus ditangani secara holistik, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga mencakup aspek distribusi, akses, dan konsumsi.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Mencapai Kemandirian Pangan
Untuk mewujudkan kemandirian pangan yang berkelanjutan, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui pengembangan teknologi pertanian, sementara dunia usaha dapat membantu memperkuat rantai distribusi. Masyarakat juga diharapkan untuk mendukung gerakan konsumsi pangan lokal.
Dengan potensi lahan yang luas dan dukungan kebijakan yang tepat, Jambi memiliki peluang besar untuk mencapai kemandirian pangan. Hal ini tidak hanya akan memastikan ketahanan pangan daerah, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ketika urusan perut telah terpenuhi, maka manusia memiliki ruang untuk berpikir, bekerja, dan membangun peradaban,” ungkap Fahmi Rasid dalam refleksinya mengenai masa depan pangan di Provinsi Jambi.



