Ucok Rindang Pertahankan Etika dengan Tidak Mengungkap Nama Anggota DPRD yang Absen Paripurna

Dalam dunia politik, etika menjadi salah satu pilar penting yang harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota dewan. Hal ini kembali menjadi sorotan ketika Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ahmad Taufik Siregar, mengungkapkan keprihatinannya mengenai tingkat kehadiran anggota dewan dalam Sidang Paripurna Penutupan Masa Sidang II tahun 2025–2026 pada 29 September 2026. Ucok Rindang, panggilan akrab Taufik, menegaskan bahwa pertanyaannya tidak dimaksudkan untuk menyerang rekan sejawat, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Pentingnya Kedisiplinan Anggota Dewan

Ucok Rindang menegaskan bahwa tindakannya dalam mempertanyakan kehadiran anggota DPRD tidaklah bersifat personal. Ia mengatakan hal ini merupakan tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap anggota dewan. “Ini adalah tugas kami untuk memastikan semua rekan-rekan menjalankan kewajiban mereka,” ungkapnya saat diwawancarai. Dalam pandangannya, meskipun DPRD adalah lembaga yang mencakup berbagai partai politik, kedisiplinan tetap menjadi hal yang sangat penting.

Menjaga Etika Antar Anggota

Saat ditanya mengenai anggota DPRD yang sering absen dalam sidang paripurna, Taufik memilih untuk tidak mengungkap nama-nama tersebut. Keputusan ini diambil demi menjaga etika antaranggota dewan. “Kami harus saling menghormati satu sama lain, meskipun ada dinamika yang terjadi dalam lembaga ini,” tuturnya.

Walaupun tidak menyebutkan nama, Taufik mengingatkan bahwa ketidakhadiran anggota DPRD dapat terlihat secara langsung oleh publik, mengingat sidang paripurna bersifat terbuka. Catatan absensi resmi juga dapat diakses di Sekretariat Dewan, sehingga masyarakat bisa mengetahui siapa saja yang hadir dan tidak.

Regulasi dan Sanksi Kedisiplinan

Pertanyaan mengenai efektivitas regulasi yang mengatur sanksi bagi anggota dewan yang tidak hadir juga menjadi sorotan. Taufik menyoroti bahwa sanksi baru akan berlaku jika seorang anggota tidak hadir sebanyak tiga kali berturut-turut. Ia menilai hal ini dapat menjadi celah yang dimanfaatkan oleh anggota tertentu untuk menghindari tanggung jawab.

“Jika seorang anggota DPRD tidak hadir dua kali berturut-turut, kemudian hadir pada sidang ketiga, akankah absensinya terhapus begitu saja?” kritik Taufik. Ia berpendapat bahwa aturan tersebut perlu dievaluasi agar setiap anggota dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih optimal sebagai wakil rakyat.

Kepentingan Perubahan Aturan

Taufik menegaskan pentingnya merevisi atau menegaskan aturan tata tertib agar tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh anggota DPRD. “Apabila ketidakjelasan ini terus ada, sebaiknya pasal tersebut diperbaiki atau bahkan dihapus,” tegasnya. Hal ini mencerminkan komitmennya untuk meningkatkan kinerja dan disiplin anggota dewan.

Dukungan Ketua DPRD Terhadap Kedisiplinan

Menanggapi pernyataan Taufik, Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis, sepakat bahwa kedisiplinan merupakan hal yang sangat penting. Ia mengungkapkan bahwa menghadiri rapat merupakan kewajiban moral dan konstitusional bagi setiap anggota dewan. “Kita harus hadir bersama-sama dalam setiap rapat. Keterlambatan dalam mematuhi jadwal sudah sering dikeluhkan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda),” imbuh Erwin.

Harapan untuk Masa Depan

Dengan adanya pernyataan dari kedua tokoh ini, diharapkan kedepannya anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal dapat lebih disiplin dalam menjalankan tugas mereka. Kedisiplinan diharapkan bukan hanya untuk memenuhi kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap peran mereka sebagai wakil rakyat. Masyarakat pun memiliki hak untuk mengetahui kinerja para wakilnya di DPRD dan mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih transparan.

Peran Masyarakat dalam Pengawasan

Masyarakat juga berperan penting dalam pengawasan terhadap kinerja anggota DPRD. Dengan adanya keterbukaan informasi, publik bisa memberikan masukan dan kritik yang konstruktif untuk mendorong anggota dewan agar lebih bertanggung jawab. Dalam sistem demokrasi, keterlibatan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang baik.

Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas menjadi dua aspek yang tidak bisa dipisahkan dalam konteks etika anggota DPRD. Sidang paripurna yang terbuka untuk umum memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui langsung bagaimana anggota dewan menjalankan tugasnya. Ketidakhadiran anggota dewan seharusnya menjadi perhatian bersama, bukan hanya bagi anggota itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat yang diwakili.

• Anggota DPRD harus hadir dalam setiap sidang paripurna.
• Regulasi perlu direvisi untuk menghindari celah bagi anggota yang tidak bertanggung jawab.
• Transparansi informasi penting untuk meningkatkan pengawasan publik.
• Keterlibatan masyarakat dalam politik sangat dibutuhkan.
• Kedisiplinan anggota dewan mencerminkan etika dan tanggung jawab mereka.

Dengan demikian, menjaga etika anggota DPRD bukan hanya tugas anggota itu sendiri, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Semoga dengan kesadaran ini, kinerja DPRD Kabupaten Mandailing Natal dapat meningkat dan lebih memenuhi harapan masyarakat.