Polda Sumut kini menghadapi situasi serius terkait pemanggilan Anggota DPRD, Dhody Thahir, yang telah dua kali mangkir dari pemeriksaan sebagai tersangka. Kasus ini menarik perhatian publik, terutama di kalangan warga yang merasa terdampak langsung oleh tindakan yang diduga dilakukan oleh Dhody. Dengan adanya potensi pemanggilan paksa, masyarakat berharap adanya tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Proses Hukum Terhadap Dhody Thahir
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, menegaskan bahwa jika Dhody Thahir kembali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pihak penyidik akan menerbitkan surat perintah untuk membawa paksa yang bersangkutan. “Kami memberikan kesempatan kepada Dhody untuk memberikan alasan jika ia tidak dapat hadir,” jelas Ferry kepada para wartawan. Penegasan ini disampaikan setelah ketidakhadiran Dhody pada panggilan kedua sebagai tersangka pada 14 September 2026.
Sejak awal, kasus ini telah menimbulkan banyak pertanyaan. Pada panggilan pertama yang dijadwalkan pada 27 Agustus 2026, Dhody juga tidak hadir, dan hanya kuasa hukumnya yang datang untuk menyampaikan surat. Ketidakpatuhan ini telah membuat publik semakin penasaran dengan perkembangan kasus yang melibatkan anggota legislatif ini.
Kronologi Pemanggilan dan Status Tersangka
Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut telah melayangkan dua kali surat panggilan kepada Dhody Thahir. Pemanggilan pertama tercatat dalam surat No.S.pgl/Tsk-1/1629/VIII/Res 1.9/Ditreskrimum, sementara pemanggilan kedua dinyatakan dalam surat S.pgl/tsk 2/1629.a/IX/Res.1.9/2026/Ditreskrimum yang ditandatangani oleh Kombes Pol Cornelis H Simanjuntak.
- Panggilan pertama: 27 Agustus 2026.
- Panggilan kedua: 9 September 2026.
- Tanggal pemeriksaan: 14 September 2026.
- Surat panggilan pertama: No.S.pgl/Tsk-1/1629/VIII/Res 1.9/Ditreskrimum.
- Surat panggilan kedua: S.pgl/tsk 2/1629.a/IX/Res.1.9/2026/Ditreskrimum.
Kasus yang melibatkan Dhody Thahir berakar dari laporan yang diajukan oleh Muhammad Gazali Iskandar pada 11 April 2023. Dalam laporan tersebut, Dhody diduga melakukan penempatan keterangan palsu dalam akta otentik dan pemalsuan surat, yang merujuk pada pasal 266 dan 263 UU No 1 tahun 1946 tentang KUHPidana Jo pasal 394 sub pasal 391 UU no 1 Tahun 2023. Kasus ini berpusat pada dugaan pemalsuan surat tanah milik warga yang berada di Komplek Perumahan Pondok Alam.
Respon Masyarakat terhadap Kasus ini
Warga Perumahan Subsidi Rumah Pondok Alam (RPA) Deli Serdang menyambut baik langkah Polda Sumut dalam menetapkan status tersangka terhadap Dhody Thahir. Mereka merasa ini adalah langkah positif untuk menegakkan hukum yang tegas tanpa memandang status sosial. Salah seorang warga bernama Nasa mengungkapkan rasa syukurnya kepada pihak kepolisian, yang telah memberikan harapan baru bagi mereka setelah kasus ini bergulir sejak tahun 2023.
Nasa mengungkapkan, “Kami berterima kasih kepada Polda Sumut atas penetapan status tersangka kepada Dhody Thahir. Dengan adanya perkembangan ini, kami merasa lebih tenang karena hal ini menyangkut rumah dan kehidupan kami.” Rasa lega ini menjadi harapan bagi masyarakat yang sebelumnya merasa tertekan dengan situasi yang ada.
Harapan Warga untuk Penegakan Hukum
Warga melihat langkah Polda Sumut ini sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil. Penetapan status tersangka kepada seorang anggota DPRD, yang merupakan seorang pengurus partai, membuktikan bahwa tidak ada yang kebal terhadap hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip kesetaraan di mata hukum, di mana jabatan tidak bisa menjadi tameng bagi pelanggaran hukum.
- Ketegasan hukum tanpa pandang bulu.
- Penegakan prinsip equality before the law.
- Dukungan masyarakat terhadap langkah kepolisian.
- Keberanian warga untuk menuntut keadilan.
- Komitmen untuk terus mengawal kasus hingga tuntas.
Beberapa waktu lalu, warga juga menggelar unjuk rasa sebagai bentuk penolakan terhadap upaya Dhody Thahir yang menggugat sertifikat tanah mereka di pengadilan. Upaya tersebut akhirnya ditolak oleh hakim, yang menjadi angin segar bagi warga yang telah berjuang untuk hak atas tanah mereka.
Penanganan Kasus oleh Polda Sumut
Direktur Ditreskrimum Polda Sumut, Kombes Cornelis H Simanjuntak, belum memberikan pernyataan resmi mengenai perkembangan terbaru dari kasus ini. Ketika ditemui, ia tampaknya menghindari pertanyaan dan segera pergi. Hal ini menambah misteri seputar penanganan kasus yang melibatkan politikus tersebut.
Namun, harapan masyarakat tetap tinggi agar pihak berwenang dapat bertindak secara transparan dan profesional dalam menangani kasus ini. Mereka berharap agar penyidik dapat segera menyelesaikan proses hukum ini agar keadilan dapat ditegakkan.
Dampak Sosial dari Kasus Ini
Kasus Dhody Thahir bukan hanya sekadar masalah hukum, tetapi juga mencerminkan dampak sosial yang lebih luas. Masyarakat yang sebelumnya terpecah oleh sengketa tanah kini bersatu dalam menuntut keadilan. Kasus ini menjadi simbol harapan bagi mereka yang merasa terpinggirkan dan tidak didengar suaranya.
- Penyatuan masyarakat dalam menuntut keadilan.
- Kesadaran akan pentingnya penegakan hukum.
- Dampak psikologis bagi warga yang merasa terancam.
- Perhatian publik terhadap tindakan hukum.
- Harapan untuk masa depan yang lebih baik.
Warga berkomitmen untuk terus mengawasi perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh pihak kepolisian adalah langkah yang tepat dan berlandaskan pada prinsip keadilan. Mereka menginginkan agar kasus ini tidak hanya berhenti pada status tersangka, tetapi juga berlanjut hingga proses hukum yang adil dan transparan.
Pentingnya Kesetaraan di Mata Hukum
Kasus ini menggarisbawahi pentingnya kesetaraan di mata hukum. Masyarakat berharap bahwa tindakan hukum terhadap Dhody Thahir menjadi contoh bagi pejabat lainnya bahwa tidak ada yang di atas hukum. Prinsip ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Dengan adanya penetapan tersangka, diharapkan akan muncul efek jera bagi pejabat maupun masyarakat lainnya untuk tidak melanggar hukum. Warga percaya bahwa setiap orang, terlepas dari status sosial, harus bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Harapan untuk Keberlanjutan Proses Hukum
Masyarakat berharap agar proses hukum terhadap Dhody Thahir dapat berjalan dengan lancar dan segera mencapai keputusan yang adil. Penegakan hukum yang jelas dan tegas akan memberikan rasa aman bagi masyarakat dan menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.
Dengan demikian, kasus ini bukan hanya tentang Dhody Thahir, tetapi juga tentang bagaimana hukum harus ditegakkan demi kepentingan masyarakat. Proses ini diharapkan bisa menjadi momentum bagi perubahan positif dalam sistem hukum di Indonesia.
Kesimpulan Kasus Dhody Thahir
Kasus yang melibatkan Dhody Thahir akan terus menjadi perhatian masyarakat dan media. Dengan adanya potensi pemanggilan paksa, diharapkan pihak berwenang dapat menunjukkan komitmennya dalam menegakkan hukum yang adil, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi hukum dapat terjaga. Masyarakat akan terus mengawasi perkembangan kasus ini dengan harapan keadilan yang sesungguhnya dapat ditegakkan.
